Vision dan Mision

History (sejarah)

Pemeringkatan UMKM diinisiasi pada tahun 2015 dengan diserahkannya Sertifikat Pemeringkatan oleh Bapak Muliaman D. Hadad (Ketua Dewan Komisioner OJK) kepada 10 UMKM pada November 2015 di Nusa Dua, Bali pada Acara 25th ACSIC Conference. Sejak saat itu, Perum Jamkrindo mengawali kegiatan pembangunan database dalam rangka pemeringkatan UMKM dan konsultasi manajemen serta pendampingan UMKM.

Organizational Structure (struktur organisasi)

Saat ini, fungsi pemeringkatan UMKM dan konsultasi manajemen Perum Jamkrindo diemban oleh Divisi Pemeringkatan UMKM dan Konsultasi Manajemen. Di dalam Divisi ini, terdapat bagian pemeringkatan UMKM dan bagian konsultasi manajemen. Kedua bagian berperan dan fokus pada kompetensi masing-masing. Berikut adalah struktur organisasi Divisi Pemeringkatan UMKM & Konsultasi Manajemen :


Duties and Functions (tugas dan fungsi)


Pemeringkatan UMKM dan Konsultasi Manajemen dalam kerangka fungsi dan tugasnya, berperan dalam menyusun kebijakan dan metodologi serta pedoman, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan database, pemeringkatan UMKM dan konsultasi manajemen & pendampingan UMKM. Selain itu, dengan memperhatikan tugas dan fungsi tersebut, maka Divisi ini juga bertugas dalam mengkomunikasikan kegiatan yang dilaksanakan agar tetap dalam kerangka tugas dan fungsi perusahaan serta Badan Usaha Milik Negara, selain juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan UMKM secara nasional.

Benefit (manfaat)


• Benefit for Country (manfaat untuk negara)

1) Menjadi dasar untuk melakukan perencanaan (forecasting) atas pertumbuhan dan pengembangan UMKM.
2) Mendukung penyusunan kebijakan-kebijakan Pemerintah (non keuangan) bidang UMKM, al: penganggaran subsidi, prioritas pengembangan, pembinaan UMKM sektoral, dll.
3) Menjadi dasar untuk penyusunan kebijakan-kebijakan Pemerintah bidang keuangan untuk UMKM dan pengaturan lembaga keuangan untuk mendukung pembiayaan, penjaminan, dll kepada UMKM.
4) Menjadi referensi guna mendukung prioritas pengembangan sektor ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah.
5) Meningkatkan inklusi keuangan.
6) Kebutuhan agar semua UMKM dapat menikmati Program KUR
7) Optimalisasi Program Kredit (KUR) dengan saling memanfaatkan potensi database UMKM Perum Jamkrindo dan SIKP

• Benefit for Corporate (manfaat untuk perusahaan)

1) Merupakan pelaksanaan UU Penjaminan dan PP No. 41/2008 tentang Perum Jamkrindo.
2) Menciptakan pasar penjaminan bagi UMKM yang saat ini belum mengakses pembiayaan dan penjaminan.
3) Menjadi kegiatan pengendalian kredit dalam penjaminan guna menurunkan tingkat risiko klaim penjaminan.
4) Kegiatan memperkuat kapasitas dan kemampuan UMKM dalam pengelolaan usaha, guna pengembangan usaha dan menurunkan risiko kredit dan penjaminannya.
5) Merupakan layanan pendukung kegiatan penjaminan Perum Jamkrindo.

• Benefit for SMEs (manfaat untuk umkm)

1) Menjadi sumber database UMKM nasional yang terintegrasi
2) Menjadi identitas UMKM dengan nomor registrasi
3) Menggali potensi dan kelemahan UMKM
4) Mengetahui kemampuan keuangan dan non keuangan
5) Hasil pemeringkatan dapat digunakan untuk mengakses pembiayaan dengan ketentuan dan syarat yang lebih baik.
6) Mendukung image UMKM yang lebih baik (aspek pemasaran produk UMKM).